Terbitsulbar.com — Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas Milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Muh. Bisyri Noor, di Ruang Rapat Bidang Barang Milik Daerah, pada Senin, 28 April 2025.

Dalam kegiatan ini, tim yang bertugas telah dibentuk dan dibagi berdasarkan OPD penanggung jawab masing-masing. Turut hadir dalam rapat tersebut, Kasubid Perencanaan Pengadaan BMD Muhammad Rizal, AKPD Bidang BMD Syamsul Bahri, Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir, Kasubid Retribusi A. Nursyahdana, Kasubid Perencanaan Pendapatan Haeruddin, serta sejumlah anggota tim lainnya.

Rapat ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan kesiapan dan kelancaran apel kendaraan dinas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar.(*Ts/adv)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Januari 2026, bertempat di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKAD Sulbar.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada jurnal persediaan perangkat daerah melalui aplikasi SIPD, didampingi oleh Kasubbid Akuntansi BMD Sri Rezki Gani bersama seluruh staf teknis bidang akuntansi.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, Muhammad, menegaskan pentingnya rekonsiliasi ini.

“Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD adalah tahapan krusial untuk memastikan data keuangan yang disajikan benar-benar valid dan konsisten. Dengan proses ini, kita ingin menjamin bahwa laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” kata Muhammad.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan rekonsiliasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

“Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, laporan keuangan Sulbar diharapkan semakin berkualitas dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ucapnya.

Pelaksanaan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memperkuat integritas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan konsultasi dari Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Senin 19 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengembangan program kesehatan masyarakat.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muhammad Ihwan, bersama seluruh jajaran staf dan tim kerja. Dari Kabupaten Majene, rombongan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, didampingi Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Nur Aliyah, serta staf Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

Kegiatan konsultasi ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sinergi lintas tingkat pemerintahan diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung arah pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait penguatan pelayanan kesehatan masyarakat, sinkronisasi kebijakan dan program antara provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan berbasis komunitas. Diskusi juga menekankan pentingnya koordinasi teknis yang berkelanjutan agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muhammad Ihwan, menyampaikan bahwa kunjungan konsultasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas level pemerintahan di sektor kesehatan.

“Koordinasi dan konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan keselarasan program kesehatan masyarakat antara provinsi dan kabupaten, sehingga layanan kesehatan primer dan berbasis komunitas dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen provinsi dalam mendukung penguatan program kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.

“Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat diperlukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik, kita dapat mendorong peningkatan kualitas layanan yang lebih merata dan berkelanjutan,” ungkapnya. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengawali pekan ini dengan menggelar rapat internal persiapan program. Berlangsung Senin (19/01/26). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah seluruh jajaran dalam melaksanakan program kerja tahun 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Suyuti M. Dalam arahan pembukaannya, ia menegaskan bahwa seluruh program DKP harus sejalan dan mendukung visi pembangunan daerah, Panca Daya, yang digaungkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.

“Kita tidak bekerja sendiri. Setiap kebijakan dan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan harus memberi dampak nyata, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulbar,” pesan Suyuti.

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas, seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD Poniang, dan Kasubag Program ini membahas beberapa agenda kunci. Salah satunya adalah optimalisasi peran DKP dalam program PASTI PADU (Penanganan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Terpadu). Program ini menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan kegiatan yang tepat sasaran.

“Kami akan fokus pada penanganan stunting melalui intervensi gizi dari ikan. Bantuan peningkatan gizi keluarga akan lebih dioptimalkan dengan menyasar kelompok nelayan dan pengolah hasil perikanan secara langsung,” jelas Suyuti.

Selain isu stunting, rapat juga membahas sejumlah program andalan DKP Sulbar untuk tahun ini, di antaranya:

1. Penyediaan Sarana Prasarana: Memastikan ketersediaan alat tangkap dan fasilitas budidaya perikanan yang memadai untuk mendukung produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Pembenahan Fasilitas Perbenihan: Meningkatkan kapasitas UPTD Poniang sebagai unit pembenihan unggul untuk mendukung budidaya yang berkelanjutan.
3. Pengawasan Sumber Daya: Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sebagai ujung tombak pengawasan untuk mencegah penangkapan ikan yang merusak dan tidak sesuai aturan.

Kepala DKP Sulbar menutup rapat dengan semangat kolaborasi.

“Dengan sinergi yang kuat antar bidang dan unit kerja, saya yakin target kinerja kita akan tercapai. Mari kita wujudkan sektor kelautan dan perikanan Sulbar yang maju, berdaulat, dan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat,” tukasnya.

Rapat ini menandai komitmen DKP Sulbar untuk menjalankan program yang konkret, berorientasi pada solusi, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di daerah. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan bagi seluruh Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Barat, Senin 19 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025.

Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Sosialisasi ini dilaksanakan seiring dengan rencana penilaian kesesuaian Perizinan Berusaha Rumah Sakit melalui sistem OSS (Online Single Submission), di mana saat ini klasifikasi Rumah Sakit telah ditetapkan berdasarkan kompetensi layanan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Darmawiyah dan diikuti oleh seluruh perwakilan Rumah Sakit se-Sulawesi Barat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara hybrid, yakni luring di Aula Kantor DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat serta daring melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya pemahaman yang sama bagi seluruh pengelola Rumah Sakit terkait regulasi terbaru perizinan berusaha berbasis risiko.

“Hal ini dinilai krusial guna memastikan setiap Rumah Sakit memenuhi standar pelayanan, standar kegiatan usaha, serta ketentuan perizinan sesuai dengan kompetensi layanan yang dimiliki,” kata dr. Nursyamsi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Darmawiyah menjelaskan bahwa melalui sosialisasi ini, Rumah Sakit diharapkan mampu mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi proses penilaian kesesuaian perizinan melalui OSS, sekaligus meminimalkan kendala administratif maupun teknis di kemudian hari.

Melalui kegiatan ini, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat berharap terwujudnya keselarasan antara regulasi, perizinan, dan mutu layanan kesehatan, sehingga pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, Senin, 19 Januari 2026.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara instansi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama, khususnya dalam upaya pencegahan paham radikalisme serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Densus 88 menyampaikan pentingnya peran dinas sosial dalam pendekatan preventif melalui program-program pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran desa untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”.

Plt. Kadis Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung langkah-langkah pencegahan yang bersifat edukatif dan humanis.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi dari Densus 88. Ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan membuka peluang kerja sama, khususnya dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan,” ujar Darmawati.

Ia menambahkan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar memiliki program-program strategis yang dapat disinergikan dengan upaya pencegahan radikalisme, terutama di tingkat keluarga dan desa.

“Peran perempuan, keluarga, dan masyarakat desa sangat penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Ke depan, kami siap berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” tambahnya.

Kunjungan silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kerja sama yang lebih konkret antara Densus 88 dan Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi terkait pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, Senin, 19 Januari 2026.

Pertemuan ini diharapkan dapat mendukung Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas.

Rapat yang berfokus pada penyusunan instrumen serta mekanisme kerja tim berlangsung di Ruang Kerja Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, dipimpin Penelaah Teknis Kebijakan, Masykur selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan di Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan agar kegiatan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah berjalan sesuai dengan regulasi dan target kinerja yang telah ditetapkan,’’ ujar Masykur dalam arahannya.

Ia menambahkan, fungsi pembinaan akan lebih dikedepankan guna memberikan solusi atas kendala tata kelola yang dihadapi perangkat daerah. Sementara itu, fungsi pengendalian dilakukan untuk menjaga ritme kerja agar tetap selaras dengan visi pembangunan Sulawesi Barat tahun 2026.

‘’Melalui tim ini, diharapkan terjadi sinkronisasi yang lebih baik antar lini, minimalisasi tumpang tindih kewenangan,’’ tambah Masykur.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Tim dan Pejabat Fungsional di lingkungan Biro Organisasi Setda Sulbar. (*/Ts)

POLMAN,Terbitsulbar.com – UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan kinerja produktif di awal tahun, dengan melaksanakan panen melon hasil budidaya di lahan perbenihan UPTD BBTPH tepatnya di Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Panen melon dilaksanakan pada akhir pekan lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya manusia untuk produksi buah dan sayuran jangka pendek.

Kegiatan budidaya dan panen melon tersebut sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan penyediaan bahan pangan segar bagi masyarakat. Melalui penguatan peran UPTD teknis, Pemprov Sulbar mendorong ketersediaan komoditas hortikultura yang berkelanjutan, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di lahan perbenihan UPTD BBTPH, sebagian tanaman melon telah berhasil dipanen, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pemeliharaan pasca tanam. Proses budidaya dilakukan secara intensif dengan penerapan perlakuan teknis yang berkelanjutan guna memastikan kualitas dan produktivitas hasil panen.

Kepala UPTD BBTPH, Nasaruddin, menegaskan bahwa pengembangan tanaman buah dan sayuran jangka pendek di UPTD BBTPH akan terus didorong sebagai sarana pembelajaran dan percontohan bagi petani di Sulawesi Barat.

“UPTD BBTPH kami harapkan menjadi rujukan bagi petani, baik dari sisi teknologi budidaya maupun manajemen produksi. Kebutuhan sayuran dan buah segar saat ini semakin meningkat, terutama untuk mendukung Program MBG,” jelas Nasaruddin.

Menurutnya, keberadaan dapur-dapur MBG membutuhkan pasokan pangan segar yang konsisten dan berkualitas. Oleh karena itu, petani di Sulawesi Barat didorong untuk menangkap peluang tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Nasaruddin juga menegaskan, seluruh aktivitas budidaya yang dilakukan di UPTD BBTPH merupakan bagian dari komitmen mendukung kebijakan dan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

“UPTD BBTPH hadir sebagai instrumen pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pimpinan daerah di sektor pertanian dapat diimplementasikan di lapangan. Apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap visi dan Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, SDK–JSM, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung Program MBG,” tegas Nasaruddin.

Saat ini, sebagian tanaman melon telah memasuki masa panen, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pemeliharaan pasca tanam. Seluruh proses budidaya dilakukan dengan perhatian dan perlakuan khusus guna memastikan kualitas dan produktivitas hasil panen yang optimal dan berkelanjutan. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol) melakukan kunjungan silaturahmi, pembinaan, serta penguatan kerja sama ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin 19 Januari 2026 di Kantor DPD Partai Golkar Sulbar, Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, didampingi jajaran pejabat dan staf Bidang Politik Kesbangpol. Rombongan diterima oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Sulbar, Rahman Zainuddin, bersama pengurus dan staf sekretariat partai.

Dalam sambutannya, Kepala Kesbangpol Sulbar menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pembinaan rutin pemerintah daerah kepada partai politik. Menurutnya, silaturahmi tersebut penting untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan ketahanan politik di daerah, seperti yang menjadi amanah Gubernur Sulbar Suhardi Duka dibeberapa kesempatan untuk tetap menjaga demokrasi yang sehat.

“Kesbangpol memiliki tugas melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap partai politik. Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan sinergi yang baik, termasuk dalam pengelolaan dana hibah partai politik,” ujar Darwis Damir.

Ia menegaskan bahwa penggunaan dana hibah partai politik harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prioritas pada kegiatan pendidikan politik, kaderisasi, serta operasional sekretariat. Kesbangpol juga mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya diverifikasi sebelum diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, Kesbangpol meminta DPD Partai Golkar Sulbar menyerahkan surat keputusan kepengurusan terbaru beserta AD/ART sebagai bahan pemutakhiran data. Kesbangpol juga berencana menyiapkan template struktur kepengurusan partai politik tingkat provinsi yang akan ditampilkan di kantor Kesbangpol sebagai sarana informasi publik.

“Kami berharap partai politik juga menyampaikan rencana kerja dan aktivitasnya, sehingga komunikasi dan koordinasi ke depan dapat berjalan lebih aktif,” tambahnya.

Sementara itu, Rahman Zainuddin menyambut baik kunjungan Kesbangpol Sulbar dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap partai politik. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran ketua maupun sekretaris umum DPD Partai Golkar Sulbar disebabkan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Rahman memaparkan sejumlah agenda strategis Partai Golkar, di antaranya sikap partai terkait wacana mekanisme pemilihan kepala daerah serta target politik ke depan. Ia menyebutkan bahwa Partai Golkar Sulbar saat ini memiliki 36 anggota legislatif, terdiri atas 10 anggota DPRD Provinsi dan 26 anggota DPRD kabupaten, dengan posisi pimpinan DPRD di beberapa daerah.

“Ketua DPD Partai Golkar Sulbar menargetkan satu kursi DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang. Untuk itu, penguatan kaderisasi dan pendidikan politik menjadi fokus kami,” katanya.

Rahman juga menyampaikan bahwa Partai Golkar berencana melaksanakan pendidikan politik dan bimbingan teknis di enam kabupaten, khususnya terkait tata cara pelaporan keuangan dan administrasi partai, yang rencananya akan melibatkan Kesbangpol provinsi dan kabupaten.

Pada akhir pertemuan, pengurus DPD Partai Golkar Sulbar menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban hibah partai politik tahun 2025 kepada Kepala Kesbangpol Sulbar. Kegiatan ditutup dengan penyampaian salam dan harapan agar agenda Rapimnas serta Rakerda Partai Golkar ke depan dapat berjalan lancar.

Kesbangpol Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan dan sinergi dengan seluruh partai politik sebagai bagian dari pelayanan pemerintah dalam mendukung kehidupan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com  – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memastikan pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai, Senin, 19 Januari 2026.

Junda Maulana menjelaskan, proses job fit atau uji kesesuaian telah rampung dilaksanakan terhadap 16 pejabat yang mengikuti penggabungan organisasi perangkat daerah. Gubernur Sulbar Suhardi Duka juga telah melakukan wawancara terhadap 16 pejabat yang mengikuti job fit. Dari hasil tersebut, terdapat 14 jabatan Eselon II yang akan diisi.

“Untuk pelantikan Eselon II, job fit sudah selesai. Ada 14 jabatan yang di job fit, dengan total pejabat yang mengikuti sebanyak 16 orang. Ini merupakan hasil dari penggabungan,” ujar Junda Maulana.

Ia menegaskan, dari hasil penggabungan tersebut tentu terdapat konsekuensi, di mana tidak semua dari 16 pejabat dapat menempati 14 jabatan yang tersedia. Oleh karena itu, proses job fit menjadi tahapan penting untuk menentukan pejabat yang paling sesuai.

“Dari 16 pejabat itu, tentu tidak semuanya bisa menduduki 14 jabatan. Karena itu dilakukan job fit agar penempatan sesuai kompetensi,” jelasnya.

Meski demikian, Junda Maulana menegaskan bahwa pelantikan belum dapat dilakukan sebelum terbitnya peraturan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, Pemprov Sulbar masih menunggu regulasi tersebut sebagai dasar pelaksanaan pelantikan.

“Kita masih menunggu peraturan teknis dari BKN. Pak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan, kalau hari ini aturan keluar, besok bisa langsung dilantik. Kalau keluar hari Selasa, Rabu bisa dilantik, dan kalau keluar hari Rabu, mungkin hari Senin depan dilantik,” ungkap Junda Maulana.

Ia memastikan bahwa seluruh berkas dan tahapan administrasi telah disampaikan ke BKN beberapa hari lalu, sehingga Pemprov Sulbar tinggal menunggu persetujuan akhir.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah masukkan ke BKN, tinggal menunggu. Mudah-mudahan segera keluar,” tuturnya.

Dengan selesainya tahapan job fit, Pemprov Sulbar berharap pelantikan pejabat Eselon II dapat segera dilakukan guna memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Sulbar (*/Ts)

MAMUJU,Terbitsulbar.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan langkah percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui upaya percepatan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di area Kantor Gubernur Sulawesi Barat dengan melibatkan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Bapenda Sulbar memanggil UPTD Pelayanan Pajak Mamuju untuk melakukan koordinasi dan penyiapan teknis pelayanan, guna memastikan pelayanan pajak kendaraan darat dapat berjalan cepat, mudah, dan efektif, khususnya bagi ASN dan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan Kantor Gubernur. Pertemuan berlangsung di Kantor Bapenda Sulbar, Senin 19 Januari 2026.

Program percepatan layanan pembayaran pajak kendaraan darat ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jemput bola pelayanan pajak daerah, sekaligus bentuk komitmen Bapenda Sulbar dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat serta memangkas waktu dan jarak dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa percepatan layanan ini sejalan dengan arahan pimpinan daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

“Kita ingin pelayanan pajak kendaraan semakin mudah diakses, cepat, dan tidak berbelit. Kehadiran layanan di area Kantor Gubernur diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Abdul Wahab.

Ia menambahkan, keterlibatan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju menjadi kunci utama dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta sarana pendukung agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai standar pelayanan publik.

Dalam pertemuan koordinasi ini, hadir Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf bersama Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Jufrisal Palimbuan, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, Erick Friths Grenius.

Melalui kolaborasi antara Bapenda Sulbar dan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, diharapkan pelayanan pajak kendaraan di Sulawesi Barat semakin prima, berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*/Ts)